Tenaga Kontrak di Aceh Berlebih
BANDA ACEH, KANALSUMATERA.com – Jumlah tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh dinilai berlebih atau over sehingga disarankan perlunya rasionalisasi sebagai solusinya.
“Kita mendorong Plt Gubernur Aceh melakukan evaluasi dan rasionalisasi kebutuhan tenaga kontrak. Pengurangan hanya dilakukan pada dinas atau SKPA yang secara materi kerja tidak terlalu urgen,” kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani SH kepada Serambi, Senin (7/1).
Askhalani menyebutkan total tenaga kontrak yang tersebar di 47 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA) di lingkungan Pemerintah Aceh mencapai 8.904 orang. Terbanyak berada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu 1.922 orang.
Dari total tersebut, ada beberapa dinas yang dinilai oleh Askhalani masih membutuhkan tenaga kontrak dalam jumlah besar, seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh serta Polisi Hutan (Polhut).
“Kalau kita kurangi dengan jumlah yang sangat dibutuhkan seperti di Satpol PP dan WH serta dengan tim Polhut, maka masih ada 6.102 tenaga kontrak yang harus dievaluasi karena angka ini sangat tinggi,” sebut aktivis antirasuah ini.
Kalau dikalikan jumlah tenaga kontrak dengan kebutuhan anggaran yang dikeluarkan setiap bulan (8.904 orang x UMP), maka Pemerintah Aceh harus mengeluarkan anggaran pembayaran gaji tenaga kontrak sebesar Rp 2,4 miliar per bulan atau Rp 28,8 miliar setahun. “Ini khusus untuk gaji tenaga kontrak,” kata Askhalani membeberkan hasil monitoring GeRAK.
Dia mengatakan, apabila angka tersebut diberikan untuk pemberdayaan ekonomi petani, salah satunya di Lamteuba, maka akan menurunkan pengangguran yang cukup tajam. “Satu hektare lahan hanya habis Rp 25 juta untuk seluruh materi pembibitan. Kalikan dengan hasilnya maka akan cukup banyak petani yang jaya,” ujar Askhalani membeberkan hitungan praktisnya.
GeRAK Aceh juga menilai proses rekruitmen tenaga kontrak selama ini juga tidak terbuka dan hanya bermodalkan kedekatan personal dengan orang dalam. Bahkan sebagian besar tenaga kontrak adalah keluarga dekat pejabat yang ada di dinas bersangkutan.
“Makanya rasionalisasi sangat penting karena bisa dilakukan untuk melihat berapa jumlah kebutuhan. Fenomena ini telah terjadi sejak pascakonflik. “Rekruitmen terbuka baru tahun 2018 dilakukan oleh RSUZA, selebihnya belum,” demikian Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani.tr/ks
