Temuan Pansus Optimalisasi PAD DPRD Riau, Abdullah: Bisa Tembus Rp 17 Trilliun, Ini Strateginya
KANALSUMATERA.com - PEKANBARU – Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Provinsi Riau menargetkan lonjakan signifikan pendapatan daerah hingga mencapai Rp17 triliun. Target ambisius ini diyakini dapat terwujud melalui sepuluh rekomendasi strategis yang telah disusun untuk mendongkrak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2027.
Ketua Pansus Optimalisasi PAD, Abdullah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan langkah konkret dengan mengundang sebanyak 146 perusahaan dari berbagai sektor strategis. Sektor tersebut meliputi perkebunan, minyak dan gas bumi (migas), Hutan Tanaman Industri (HTI), hingga sektor lainnya guna menggali potensi peningkatan pendapatan daerah.
"Kita sudah menyusun sepuluh rekomendasi untuk optimalisasi PAD di tahun 2027. Kita sudah mengundang 146 perusahaan dalam waktu kerja yang terbatas, dan telah mengkaji temuan-temuan (kebocoran pajak) dan rekomendasinya," ujar Abdullah, Rabu, 24 Juni 2026.
Dalam rekomendasi tersebut, Pansus menekankan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan melalui digitalisasi dan integrasi data pajak daerah. Selain itu, optimalisasi pengawasan pajak serta penguatan pendekatan hukum menjadi fokus utama untuk menutup celah kebocoran pendapatan.
Baca: Bupati-Wabup Kampar Tegaskan Sinergi Pembangunan di Hari Jadi ke-69 Riau
Langkah strategis lainnya mencakup perbaikan sistem penerimaan pajak, terutama pada sektor Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta Pajak Alat Berat. Pemerintah Provinsi Riau juga didorong untuk memperkuat harmonisasi kebijakan dan regulasi perpajakan, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Tak kalah penting, Pansus juga merekomendasikan revisi terhadap sejumlah peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
"Seperti Perda tentang PAP ini perlu direvisi karena sudah terlalu lama. Sehingga nilai pajaknya sudah tidak sesuai untuk masa ini," jelasnya.
Abdullah menegaskan, jika seluruh rekomendasi tersebut dijalankan secara konsisten dengan pengawasan ketat serta kolaborasi lintas sektor, maka peningkatan PAD Riau akan melampaui target yang telah ditetapkan.
Baca: Pemprov Riau dan Kanwil Kementerian HAM Perkuat Sinergi Pemenuhan HAM di Daerah
"Kalau ini bisa dijalankan dengan pengawasan yang ketat, jangankan target APBD Rp11 triliun, potensi kita mungkin bisa sampai Rp17 triliun," pungkasnya.
Penyampaian rekomendasi ini merupakan bagian dari laporan akhir Pansus Optimalisasi PAD DPRD Riau yang digelar pada Selasa, 23 Juni 2026. Laporan tersebut menjadi langkah konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal Riau ke depan.
